Perekonomian Indonesia ( BAB 1 )

1.      Kebijakan Pangan di Indonesia Pada Masa Penjajahan

Masa Penjajahan

Menurut penjelasan di atas bahwa pada masa penjajahan bahan pangan yang penting adalah beras. Harga beras merupakan landasan kebijaksanaan beras. Selama pada masa ini harga beras terpuruk, pemerintah memberikan kebijaksanaan untuk tidak ekspor beras bertujuan untuk mempertahankan stabilitas harga beras didalam negeri. Dan pada masa penjajahan kebijaksanaan beras yang diambil pada waktu itu adalah untuk menjaga harga beras yang dibayar konsumen rendah. Ini bertujuan agar masyarakat tidak sengsara dalam menghadapi kenaikan beras, hal ini ditandai juga dengan turut campur tangannya pemerintah dibidang produksi beras dan juga dibentuknya badan VMF. Ketika penghasilan petani jatuh akibat depresi dunia, pemerintah menurunkan pajak tanah dan pemerintah ikut turut dalam pengawasan perusahaan penggilingan beras, dengan maksud menjaga pada penggiling agar tidak melakukan hal yang mengakibatkan goyahnya pasar beras local.

2.      Analisa Mengenai Kebijakan Pangan Dan Pembangunan Pertanian di Indonesia Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Masa Orde Lama

Kita lihat diatas bahwa pengalaman – pengalaman lampau memberikan banyak pelajaran mengenai cara – cara peningkatan produksi yang kemudian diambil alih dan disempurnakan oleh orde baru. Namun perlu di ingat bahwa sewaktu Pemerintah Orde Baru mulai memegang kekuasaan, sektor perberasan di Indonesia dalam keadaan menyedihkan.produksi beras di          Jawa dalam tahun 1965hanya 2 persen lebih tinggi daripada produksi tahun 1954, tingkat produksi yang terakhir inipunhanya kurang lebih sama dengan tingkat produksi sebelum Perang  Dunia II. Hasil beras per hektar untuk seluruh Indonesia tidak menunjukan kenaikan selama sepuluh tahun. Kenaikan produksi bersumber semata – mata dari luar Jawa yang menunjukan kenaikan rata – rata sebesar 1 persen setahun kerena adanya perluasan areal produksi. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2 persen setiap tahun, menyebabkan semakin membesarnya defisit beras bagi Negara ini. Yng lebih parah adalah menurunnya beras perkapita yang tersedia untuk konsumsi, dari 107 kilogram dalam tahun 1960 menjadi 92 kilogram dalam tahun 1965. Persediaan beras perkapita ini jauh di bawah tingkat yang cukup bagi pertumbuhan gizi seperti disampaikan dalam lokakarya mengenai pangan yang diadakan tahun 1968.

Masa Orde Baru

            Sejak semula pemerintah orde paru baru sadarnya pentinggnya persediaan barang beras yang cukup, pada pertengahan 1966 Kolognai diberi tugas untuk menyalurkan dana kepada para pengikut Bisma melalui para Gubernur dan Bupati di seluruh Provinsi Di Indonesia . Namun pada target awalnya awal intensifikasi Bisma di tentukan pada tingkat yang cukup optimis dapat dicapai hasil perhektar. Kenaikan produksi tersebut merupakan satu sebab utama dicapainya tingkat pembelian beras dalam negri yang sangat tinggi pada waktu itu, sebelum tahun 1996 harga beras nail 300 persen tetapi dengan makin mantapnya orde baru, Kolognas dibubarkan dalam tahun dalam tahun 1967 diganti dengan Bulog, sebuah badan yang mengelolah persediaan pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 1967 diawali dengan pertanda yang mengembirakan dengan adanya panen padi musim hujan yang cukup baik dan pembelian beras dalam Negri cukup besar. Namun pertanda ini hanyalah pertanda yang semu, pada awal September tahun 1967 panen beras musim kering ternyata menjukkan penurunan tajam sebagai akibat musim kering panjang yang melanda Asia Tenggara.

            “Krisis beras“ pada tahun 1967 tersebut mengisyaratkan para perumusan kebijakansanaan bahwa program penyediaan beras memegang peran utama dalam kebijaksanaan stabilisasi secara keseluruhan. Beras mempunyai bobot 31 persen dalam Indeks Biada Hidup untuk 62 Macam Barang di Jakarta dan beras merupakan komponen upah yang penting ( wage good ) sehingga memegang peranan ekonomi yang sangat menentukan.

3.      Analisa Tentang Kebijakan Pembangunan Tanaman Non Pangan Pada Berbagai Era Pembangunan.

Tanaman non pangan contohnya adalah tembakau. Kita lihat diera saat ini, tembakau banyak diproduksi oleh banyak pabrik untuk pembuatan rokok. Biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi  tembakau terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Angka kerugian akibat rokok setiap tahun mencapai 200 juta dolar Amerika, sedangkan angka kematian akibat penyakit yang diakibatkan merokok terus meningkat. Di Indonesia, jumlah biaya konsumsi tembakau tahun 2005 yang meliputi biaya langsung di tingkat rumah tangga dan biaya tidak langsung karena hilangnya produktifitas akibat kematian dini, sakit dan kecacatan adalah US $ 18,5 Milyar atau Rp 167,1 Triliun.[i] Jumlah tersebut adalah sekitar 5 kali lipat lebih tinggi dari pemasukan cukai sebesar Rp 32,6 Triliun atau US$ 3,62 Milyar tahun 2005 (1US$ = Rp 8.500,-)

Jumlah perokok di seluruh dunia kini mencapai 1,2 milyar orang dan 800 juta diantaranya berada di negara berkembang. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Rokok membunuh 1 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia, dengan angka kematian dini mencapai 5,4 juta jiwa pada tahun 2005. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa,  dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Bila kecenderungan ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup (lost life) sebesar 20 sampai 25 tahun.

4.      Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Menurut Chenery, perubahan struktur ekonomi sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi Agregat Deman (AD) dan Impor (X-M). Agreat Supply (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal untuk mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut. (Tambunan, 2003).

Teori umum yang digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang migrasi sedangkan Hoilis Chenery tentang teori transportasi struktural. Pada dasarnya teori Lewis membahas tentang proses pembangunan ekonomi yang terjadi didaerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Lewis juga mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang di dominasi sector pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Bentuk perekonomiannya masih bersifat tradisianal dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan Supply tenaga kerja.

A.    Struktur Perekonomian Indonesia

         Analisis struktur prekonomian Indonesia menunjukan bahwa perekonomian Indonesia masih menjadi tulang punggung perekonomian Negara. Perekonomian Indonesia itu bisa di tinjau dari keuangan dan bisa juga ditinjau dari keuangan dan bisa juga ditinjau dari demokrasi pengambilan keputusan dan tinjauan makro sektoral. Jadi secara keseluruhannya struktur perekonomian Indonesia masih berubah-ubah dimasa orde baru, secara makro sektoral dan birokrasi.

B.     Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

   Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri.

Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme.

Boeke seorang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.

C.     Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ioni dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

            Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

D.    Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan

            Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Di Indonesia tidak cocok menggunakan struktur ekonomi borjuris, karena struktur ekonomi borjuris menimbulkan krisis perekonomian di Indonesia. Sebab, hanya kalangan pemodal dan usahawan saja yang mengendalikan sektor utamanya. Oleh karena itu, Indonesia lebih cocok menggunakan struktur ekonomi legaliter, karena struktur ini dianggap lebih efektif dalam membangun perekonomian di Indonesia. Sebab melibatkan seluruh penggerak roda perekonomian yang akan membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

E.     Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Dilihat dari sudut tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan tidak terpusat (desentralisasi). Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Sedangkan struktur ekonomi yang desentralisasi, pembuatan keputusannya ditetapkan oleh Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru. Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Namun  demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya, dan keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar.

REFERENSI:

1.      lib.ui.ac.id

2.      http://www.tenagasosial.com/2013/08/perubahan-struktur-ekonomi-indonesia.html

3.      http://fisipunc.blogspot.com/2013/03/perubahan-struktur-ekonomi-indonesia.html

4.      Booth, Anne & Peter Mc Cawley. 1982. Ekonomi Orde Baru. LP3ES

Nama : Dania Purbawati

NPM  : 22214511

Kelas  : 1EB28

---